Proyek Agro Wisata Tamansuruh, yang dikerjakan di bawah naungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR), menghadapi sorotan terkait kelalaian administratif dan potensi dampak lingkungan yang belum terpantau dengan baik.
Meskipun proyek telah berlangsung, pihak pemerintah desa setempat mengungkapkan bahwa mereka belum menerima surat resmi yang menginformasikan atau memberikan pemberitahuan secara administratif terkait revitalisasi Agro Wisata Tamansuruh. Hal ini menjadi perhatian karena koordinasi yang sering terjadi antara pelaksana proyek dengan pihak terkait belum diikuti dengan surat resmi yang diterima oleh pemerintah desa.
Seorang pejabat desa mengungkapkan, “Dari pelaksana pembangunan sampai dengan hari ini, setahu saya pemberitahuan secara surat oleh pelaksana kayaknya belum ada, tapi pemberitahuan secara tersirat mestinya sudah tahu karena kami selalu berkoordinasi dengan pemda dan pihak terkait.”
Selain itu, pengerjaan proyek yang melibatkan penggunaan alat berat juga menuai kekhawatiran terkait potensi dampaknya terhadap lingkungan. Proses ini diduga belum melibatkan pihak pemerhati lingkungan secara memadai, yang seharusnya terlibat dalam memonitor dan mengevaluasi dampak lingkungan dari aktivitas proyek, khususnya dalam hal perubahan struktur tanah yang mungkin terjadi akibat penggunaan alat berat.
Sementara itu, proyek ini tetap berlangsung di bawah pengawasan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, dan masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait terkait administrasi dan pengelolaan dampak lingkungan yang lebih baik dalam proses pembangunannya.
